Bupati Bogor, Ade Yasin Usulkan 5 Rencana Pembangunan ke Gubernur

Usai memaparkan usulan secara simbolis Ade Yasin menyerahkan hardcopy usulan ke Pemprov Jawa Barat. (Foto: Pemkab Bogor)

Purwakarta – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri acara serap aspirasi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Turut hadir dalam serap aspirasi kali ini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Serap aspirasi kali ini diikuti oleh 27 pemerintah daerah se-Jawa Barat di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/20).

Dalam serap aspirasi kali ini, Bupati Bogor Ade Yasin memaparkan sejumlah usulan rencana pembangunan Tahun Anggaran 2021. Ade Yasin setidaknya membawakan 5 usulan.

Beberapa usulan yakni pembangunan RSUD Bogor Utara (RSUD Parung) beserta sarana prasarana pendukung, pembangunan jalan terdampak bencana di Sukajaya dan Nanggung, pembangunan jalan Bojonggede – Kemang, Pembangunan jalan Poros Tengah Timur, dan pembangunan 1.000 unit rumah khusus terdampak bencana.

Menurut Gubernur Jawa Barat, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan berupaya membantu 27 pemda di Jabar merealisasikan semua program prioritas pembangunan strategis untuk 2021.

“Tahun 2020 Pemda Provinsi Jawa Barat membantu daerah itu dengan total Rp 7 triliun. Tadi kita rekap semuanya permohonan para wali kota dan bupati itu nilainya total Rp10 triliun, berarti kan ada gep Rp 3 triliun. Nanti kita cari,” katanya.

Rencanakan Pembangunan 2021

Serap aspirasi kali ini merupakan program prioritas pembangunan strategis untuk tahun 2021 dalam Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR).

“Kita akan mendiskusikan dengan Bapeda Jawa Barat mana-mana yang perlu kami bantu melobi,” kata Kang Emil.

Selain mengawal dan melobi anggaran, Kang Emil meminta 27 pemda kabupaten/kota di Jabar untuk berinovasi, seperti membuat tim untuk melobi DPRD.

“Kalau PAD naik, dananya lancar, ya, semua keinginan beliau-beliau ini bisa kita penuhi. Kalau ternyata kurang nanti kita informasikan lagi. Jumlah Rp 10 triliun ini untuk tahun 2021, di tahun 2020 kita akan membelanjakan sebesar Rp 7 triliun. Tahun 2021 ‘kan itu banyaknya minta lagi tuh, ditotal dan direkap sebesar Rp 10 triliun,” tambahnya.

Dalam KOPDAR kali ini, Kang Emil memberikan pemahaman terkait masalah pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jabar untuk para kepala daerah, di mana pola sebelumnya adalah TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

“TP4D sudah diberhentikan oleh pemerintah dan kami ingin buat yang sama dengan pola baru. Nantinya para kepala daerah ini mendefinisikan proyek-proyek strategis yang bakal dikawal oleh kejaksaan dan kami pun gak akan ragu membelanjakan anggaran serta tak khawatir jika ada hal-hal yang kurang baik secara hukum,” imbuhnya.