Rencana Pembangunan, Utamakan Kepentingan Warga

Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, hadir di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Taman Heulang Kelurahan Tanah Sareal, Kamis (19/12/2019). (Foto: Pemkot Bogor)

Tanah Sareal, Bogor- Bima Arya didampingi Asisten Pemerintahan Hanafi, Kepala Bappeda Kota Bogor Erna Hernawati dan Camat Tanah Sareal Asep Kartiwa hadir dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang kali ini berlangsung di Taman Heulang Kelurahan Tanah Sareal, Kamis (19/12/2019). Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, kehadirannya untuk memastikan dan memperbaiki kualitas musrenbang agar tidak menggunakan pola lama, namun harus lebih mengutamakan kepentingan warganya.

“Jadi, jangan sampai usulan warga mental, disalip kegiatan dinas atau yang lainnya yang tidak prioritas. Kita ingin semua selesai disini, ada titik temu dengan semua pihak dan tentunya diperjuangkan oleh tim lobi hingga musrenbang tingkat kecamatan. Saya melihat kawasan Kelurahan Tanah Sareal ini luar biasa, strategis sekali,” katanya.

Sementara itu, Lurah Tanah Sareal, Ade Iman Mulyawan diawal memaparkan usulan prioritas musrenbang yang fokus pada pembangunan turap di wilayah yang dilintasi Sungai Ciliwung dan Sungai Cipakancilan untuk mengantisipasi bencana tanah longsor.

“Secara umum ada 21 usulan prioritas lainnya,” ujarnya.

Bima Arya menegaskan bahwa usulan yang harus diperjuangkan adalah program kegiatan yang dirasa penting dan darurat.

“Kita ingin betul, sistem disitu menjadi lebih baik, sampah, drainase, IPAL, septic tank dan sebagainya. Wilayah Tanah Sareal memiliki potensi yang dahsyat, untuk mengoptimalkan potensi tersebut harus didahului dengan perencanaan yang matang, sehingga nantinya kawasan ini maju dan memberikan kontribusi PAD bagi Kota Bogor tanpa mengganggu pemukiman dan kenyamanan warga,” imbuhnya.

Selanjutnya terkait peningkatan kualitas hidup warga, salah satunya yang sedang difokuskan adalah program Naturalisasi Ciliwung. Sebab, ada 5 RW di Kelurahan Tanah Sareal yang dilintasi Sungai Ciliwung. Kemudian terakhir adalah usulan yang terkait pengembangan.

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Stakeholder adalah pelaku utama pembangunan yang menentukan dalam proses, pelaksanaan hasil dan evaluasi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tujuan tulisan untuk menganalisis hubungan karakteristik stakeholder, aspirasi dan akses media informasi dengan intensitas komunikasi stakeholder dalam Musrenbang desa/kelurahan (Adhi Imam; 2015).

Menurut Rinawati (2006), dalam otonomi daerah, pembangunan mengalami pergeseran paradigma, yaitu pembangunan partisipatif yang berlandaskan pada partisipasi aktif dari lapisan masyarakat terendah (di desa) mulai dari perencanaan dan pelaksanaan.

Lubis (2007) menyatakan perubahan paradigma pembangunan di antaranya dari sentralisasi ke otonomi dan desentralisasi, dari model komunikasi pembangunan pola lama yang linier, teknokratik dan top-down berubah menjadi relasional (dua arah), konvergen, dialogis dan partisipatif.

Dalam hal ini, Musrenbang sebagai perencanaan melakukan pembangunan sudah seharusnya mengajak masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini menjadi penting untuk menentukan perencanaan pembangunan yang partisipatif.