Teken Kerjasama dengan University of Nottingham, Rektor IPB Promosikan Inovasi Sosial dan Hilirisasi Riset

Rektor IPB dan Vice Chancellor University of Nottingham tandatangani kerja sama disaksikan Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemristekdikti Ali Ghufron Mukti di kampus Nottingham. (IPB)

Nottingham – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria diundang untuk menandatangani kerja sama dengan Vice Chancellor atau Rektor University of Nottingham Shearer West di kampus Nottingham, Sabtu (22/6/2019). Kerja sama ini meliputi bidang pendidikan dan penelitian, yang di dalamnya terdapat program mobilitas internasional, publikasi, riset bersama, dan pembimbingan studi mahasiswa bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Arif menyampaikan strategi IPB dalam kerja sama hilirisasi riset di Indonesian Scholar International Convention (ISIC) ke-19. Rektor menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 memerlukan kecakapan baru. Menurutnya, setiap negara mengidentifikasikan kebutuhan kecakapan yang berbeda-beda.

“Jepang memilih kolaborasi dan komunikasi sebagai hal yang penting. Sementara Singapura dan Australia menempatkan kemampuan adaptasi dan berpikir kritis masuk dalam daftar kecakapan baru yang diperlukan,” kata Rektor.

Di era yang penuh ketidakpastian sekarang ini, lanjutnya, penting untuk melakukan kolaborasi. Ia lalu menyebutkan ide triple atau multi helix, yang merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan masyarakat yang mampu menjawab tantangan baru disrupsi era ini. Ketika ditanyakan kunci keberhasilan triple helix, Rektor menjawab bahwa kunci paling pokok adalah kepercayaan. Jika kepercayaan sudah terbangun, akan mudah berkolaborasi.

IPB memiliki sejumlah pengalaman dalam kerja sama hilirisasi riset. Rektor lalu mencontohkan inovasi sosial pendampingan petani hortikultura di desa lingkar kampus yang menghasilkan produk-produk unggul, yang sekaligus dipasarkan ke 31 super market. Begitu pula inovasi lapangan lainnya yakni varietas Padi IPB 3S, yang produktivitasnya bisa mencapai 11.2 ton per hektar. Jauh di atas rata-rata nasional yang 7 ton/ha dan kini telah diterapkan di 26 provinsi. Selain itu ada varietas Pepaya Callina yang kini telah diproduksi secara komersial dan terdistribusi di 126 kabupaten atau kota dan di 11 negara seperti Malaysia, Pakistan, Tanzania, Jepang, India, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura , Brunei dan Timor Leste.

“Tentu ini adalah hasil kerjasama antara IPB University, pemerintah, industri benih, serta petani. Begitu pula pengembangan Kawasan Estate Padi yang mencoba mengkonsolidasi lahan para petani agar bisa dikelola secara lebih efisien. Ada juga pengembangan nanas dengan varietas PK-1 kerja sama IPB dengan petani Kediri dan telah ekspor ke Singapura,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, inovasi sosial di kelautan ditunjukkan dengan praktek Sea Farming 4.0 di Pulau Seribu bekerja sama dengan Pemerintah DKI, PT. Aquatech dan masyarakat lokal. Sea farming adalah sebuah sistem pemanfaatan ekosistem laut dangkal berbasis marikultur. Tujuan akhirnya adalah pada peningkatan stok sumberdaya ikan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan lainnya seperti penangkapan ikan dan wisata bahari serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Riset akan segera dimulai bersama dengan University of Wageningen Belanda. Dengan aplikasi Sea Farming 4.0 ini, berbagai proses di dalam Sea Farming akan menjadi lebih cepat, akurat dan presisi serta memberikan hasil yang lebih baik,” tambahnya.

Di bidang peternakan, IPB telah mengembangkan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang merupakan Sinergi IPB University, pemerintah kabupaten dan komunitas peternak kecil untuk dapat mewujudkan bisnis kolektif berjamaah melalui kerjasama dengan investor. Pembelajaran bersinergi tersebut dari IPB University ke komunitas peternak dilakukan dengan proporsi 45% perubahan pola pikir, 35% pemahaman bisnis kolektif berjamaah dan 20% penguatan Ipteks.

Agro-Maritim 4.0

Paparan Rektor tersebut sekaligus menunjukkan bahwa konsep IPB Agro-Maritim 4.0 bukan merupakan wacana, tetapi sudah mulai diterapkan di lapangan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dimulai dari program Precision Village dan PreciPalm yang menggandeng dua BUMN yakni PKT dan PTPN, kini agro-maritim 4.0 semakin meluas ke berbagai aspek.

Dijelaskan oleh Rektor, konsep agro-maritim 4.0 hadir untuk mengatasi masalah-masalah diskonektivitas pembangunan agro-maritim, degradasi lingkungan dan sumber daya alam, rendahnya kesejahteraan masyarakat, kerawanan pangan, rendahnya kontribusi sektor agro-maritim terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Konsep ini mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif yang melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang kompleks.

“Integrasi ini diwujudkan melalui pendekatan utama yaitu transdisiplin, konektivitas wilayah ekologis, terintegrasi dan partisipatif,” kata Rektor.

Ia menambahkan, agro-maritim 4.0 menegaskan bahwa seluruh disiplin ilmu sama berperan penting dalam penyelesaian isu agro-maritim yang kompleks. Dengan mengusung creating value sebagai ciri utama, maka teknologi agro-maritim 4.0 tidak semata melibatkan satu disiplin keilmuan saja tetapi melibatkan berbagai disiplin ilmu. Sementara itu, penerapan konsep ini mensyaratkan sejumlah ciri sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuannya.

“Generasi milenial sebagai agen perubahan diharapkan mampu mendiseminasikan inovasi agro-maritim 4.0 secara inklusif dan menyentuh komunitas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Rokhim Dahuri memandang ada tiga fungsi dan kegunaan konsep agro-maritim 4.0. Pertama, mengatasi permasalahan agro-maritim dan bangsa. Kedua, revitalisasi sektor dan usaha argo-maritim existing supaya lebih produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan sustainable. Ketiga, mendayagunakan potensi agro-maritim yang masih tersedia secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan sustainable.

“Ketiga fungsi dan kegunaan itu perlu dikelola secara dinamika spasial dan temporal berbasis industri-4.0. Tujuannya tidak lain agar Indonesia menjadi negara maritim yang besar, maju, adil-makmur, dan berdaulat,” ujarnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menekankan pentingnya agro-maritim, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat agro-maritim; menghasilkan produk dan jasa agro-maritim yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor; meningkatkan kontribusi sektor-sektor agro-maritim bagi perekonomian nasional secara signifikan; menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar; mewujudkan kedaulatan/ketahanan pangan, energi, dan farmasi berbasis agro-maritim; memelihara daya dukung, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan dan SDA; dan meningkatkan budaya agro-maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.

Agriculture Reform dan Ekonomi Biru

Dari sektor pertanian, Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sunarso menilai pembangunan pertanian seharusnya bersifat visioner dan integratif. Visioner yang dimaksud adalah pembangunan pertanian Indonesia dalam jangka panjang, yakni 50-100 tahun. Karena permasalahan pertanian akan selalu berkembang ke depan, dibutuhkan pemecahan masalah yang visioner dan konsistensi kebijakan. Sementara integratif adalah pembangunan pertanian Indonesia yang tidak bisa serta merta hanya diserahkan kepada Kementerian Pertanian semata, namun juga harus dikerjakan bersama-sama lintas sektoral.

Strategi pembangunan pertanian yang visioner dan integratif ini, imbuhnya, tersusun dalam konsep Agriculture Reform, yaitu pembaruan pertanian yang menitikberatkan pada kejelasan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pola pengusahaan pertanian, kelembagaan pertanian, riset dan teknologi tepat guna, supply chain manajemen, aspek keuangan, forcasting/monitoring neraca produksi dan stok nasional, dan membangun industri berbasis pertanian.

“Visi agriculture reform yang visioner dan terintegratif tentu akan mempercepat terwujuddnya visi Indonesia sebagai poros agro-maritim dunia,” tambah Sunarso.

Sementara dari sektor kelautan, CEO PT. Kelola Mina Laut Mohammad Nadjikh menegaskan bahwa laut merupakan sektor yang harus dioptimalkan pemanfaatannya. Salah satu cara yang dapat diimplementasikan menurutnya adalah dengan sistem Ekonomi Biru yang telah berhasil diterapkan pada banyak negara.

“Untuk ke depannya, komoditi dari hasil perikanan Indonesia harus memiliki daya saing global,” tegasnya.

Hal tersebut menurutnya bukanlah hal yang mustahil apabila dilakukan peningkatan produktivitas budidaya, peningkatan efisiensi penangkapan, perbaikan tata niaga dan rantai dingin, peningkatan nilai jual dan nilai tambah produk, dukungan pembiayaan yang murah, penyediaan infrastruktur yang memadai, pengembangan bisnis dengan model kluster, penguatan marketing dan branding.

Add Comment