Perwali Diresmikan, Kota Bogor Siap Jalankan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Dedie Rachim meresmikan perwali tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan, Selasa (2/5/2019). Peresmian tersebut berlangsung di SMP Negeri 7 Kota Bogor. (Foto: kotabogor.go.id)

Bogor – Wali Kota Bogor menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Kamis (2/5/2019). Perwali yang resmi ditandatangani dalam sebuah proses yang digelar di SMP Negeri 7 Kota Bogor tersebut diharapkan mampu memberi semangat dan iklim antikorupsi yang mengakar di sekolah-sekolah.

Bima Arya mengaku kerap menerima laporan tentang dugaan praktik korupsi di sekolah-sekolah. Dirinya menginginkan anak muda di Bogor menjadi generasi yang bisa membentengi korupsi. “Saya tadi takjub, Aditya Reza kelas 1 SMP, sudah bisa bilang kalau korupsi membuat pembangunan infrastruktur terhambat. Logika itu sudah dimiliki anak-anak kita,” aku Wali Kota Bogor itu dalam situs resmi Pemkot Bogor.

Pendidikan antikorupsi di sekolah, lanjut Bima, bukan merupakan kurikulum tambahan, melainkan merupakan sisipan dari mata pelajaran lain seperti pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), agama, dan mata pelajaran lainnya. Selain itu, dirinya juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk sesekali mendatangkan pengajar tamu agar pendidikan antikorupsi tidak membosankan.

“Jangan hanya text book, saya minta lebih kreatif. Bisa mendatangkan tokoh atau public figure, pegiat antikorupsi, dan ke lapangan. Saya dan pak wakil juga siap ngisi,” lanjut Bima.

Berikan Materi Perdana di Hadapan Para Murid

Usai meresmikan perwali, Bima bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim kemudian memberikan materi antikorupsi untuk kali pertama di hadapan para murid. Materi yang dipaparkan yaitu seputar nilai-nilai antikoruspsi dan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh penting Indonesia, seperti Bung Hatta, yang merupakan sosok sederhana dan jauh dari pengaruh ingin memanfaatkan ketokohan serta kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Sementara itu, Dedie Rachim menuturkan, perilaku korupsi muncul karena lemahnya integritas dalam diri seseorang. Perilaku negatif itu dapat dihindari apabila dalam diri individu memiliki sembilan nilai pedoman hidup antikorupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

“Selain bisa menjauhkan dari perilaku korupsi, kami juga ingin generasi bangsa ini bisa menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan,” ungkap mantan direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Menanggapi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin menyebutkan, pendidikan antikorupsi akan mulai diberlakukan secara formal di awal semester tahun ajaran baru pada Juli 2019 mendatang. Namun untuk proses dan segala macamnya akan selesai pada Mei-Juni.

Senada dengan Bima, Fahrudin menjelaskan pendidikan antikorupsi ini akan terintegrasi di semua mata pelajaran. Definisi tentang korupsi, gratifikasi, dan pengetahuan semacamnya akan dimuat di mata pelajaran PKN. Tapi untuk sikap dan keterampilan akan dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran. “Tidak ada struktur kurikulum yang diubah, tapi muatannya yang kita kasih,” paparnya.