Cermati Hoaks Jelang Pengumuman Pemilu 2019, Sespimma Polres Bogor Gelar FGD

Focus Group Discussion oleh Sespimma Polri dan Polres Bogor tentang fenomena hoaks jelang pengumuman pemilu 2019. (Foto: rri.co.id)

Bogor – Proses rekapitulasi dan pleno penghitungan suara pileg dan pilpres 2019 tingkat nasional pada 22 Mei tinggal menunggu waktu. Berkembangnya informasi bohong (hoaks) dan propvokatif menjadi bahaya perpecahan bangsa. Hal tersebut menjadi salah satu materi kurikulum bagi Sespimma Polri dan Polres Bogor, yang dituangkan dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel M One Bogor, Senin (14/5/2019).

Sejak mulai masa kampanye hingga proses pencoblosan dan penghitungan, ada 13 ribu lebih berita bohong dan provokatif yang beredar di berbagai laman serta dikonsumsi masyarakat, baik itu media cetak maupun online. Sebagian media memiliki tendensi yang sama, yakni mengarahkan opini pada pilpres dan pileg. Akibatnya, begitu mudah rakyat dikendalikan melalui pergerakan masa yang akhirnya memicu persoalan yang lebih serius lagi.

Perwira Monev Kuliah Kerja Lapangan Sespimma Mabes Polri Priyanto menjelaskan, meski Cyber Mabes Polri memiliki peralatan canggih untuk meretas dan menyidik jejak digital, akan percuma jika kesadaran masyarakat rendah untuk memverifikasi dan mengklarifikasi berita yang di konsumsinya.

“Kalau kita hanya mengandalkan pada penindakan saja nggak akan selesai. Melalui FGD inilah kita mengajak elemen masyarakat untuk hati-hati dan waspada, tidak mudah mencerna begitu saja informasi yang didapat, apalagi disebarkan, apalagi membuat konten berisi kebencian dan ancaman,” ujarnya dalam laman resmi Radio Republik Indonesia, Senin (13/05/2019).

Masyarakat Harus Tabayun

Kepala Satuan Binmas Polres Bogor Dody Rosjadi menegaskan, masyarakat harus mengutamakan tabayun dan tidak berprasangka buruk. Perkembangan teknologi menjadikan sumber informasi dan pengguna informasi begitu dekat. Siapapun dapat melakukan akses, namun yang terjadi adalah pengaburan fakta dan provokasi untuk kepentingan tertentu. Kondisi itu dibuat dengan tujuan sesuai kepentingan kelompok tertentu. Hal ini yang menjadikan bahaya jika terus dibiarkan.

“Acara ini gabungan Polres Bogor dan Sespimma Mabes Polri untuk mengatasi beredarnya ujaran kebencian pasca pileg dan pilpres, juga untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ITE,” tambahnya.

Selanjutnya, Dody berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati dan memilah informasi yang akan diunggah ke media sosial. Karena jeratan pidana dalam UU ITE tersebut dibuat dengan sangat rinci dan tegas, dengan ancaman delapan tahun penjara bahkan hukuman mati.