Antisipasi Bencana Alam, Prioritas Penyusunan APBD Kota Bogor 2017

Ekspose Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017, di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Kamis (20/10/2016). (Foto: Pemkot Bogor)
Ekspose Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017, di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Kamis (20/10/2016). (Foto: Pemkot Bogor)

Bogor Tengah, BOGORDAILY.COM ** Antisipasi bencana alam menjadi prioritas Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2017. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya, usai mengikuti Ekspose Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2017, di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Kamis (20/10/2016).

“Anggaran harus disusun berdasarkan program-program prioritas yang perlu penanganan berkelanjutan. Berikutnya target-target dalam RPJMD dilihat lagi untuk mengetahui hal yang darurat atau penting yang berkaitan dengan kebutuhan warga, terutama anggaran untuk mengantisipasi bencana alam, seperti pembuatan turap aliran sungai. Warga selalu minta hal-hal seperti itu diprioritaskan ketika saya berkunjung ke wilayah,” ujar Wali Kota, dirilis Humas Pemerintah Kota Bogor.

Menanggapi pesan tersebut, Kepala Bappeda Kota Bogor, Toto M. Ulum, menjelaskan, pada intinya, anggaran 2017 memang diarahkan pada penanganan 6 program prioritas sesuai di RPJMD.

“Setelah hal itu terpenuhi, barulah kegiatan-kegiatan lain yang non-prioritas,” katanya.

Smart City Ramah Lingkungan

Selain antisipasi bencana, Kota Bogor kini tengah berbenah mewujudkan predikat smart city. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pun diganti dengan jenis LED. PT Philips Indonesia menawarkan penggunaan lampu yang diklaim hemat energi dan hemat anggaran itu.

“Kami bukan sekadar menawarkan sebuah produk. Kami sekaligus menawarkan solusi. Bentuknya, sebuah sistem pengelolaan aset PJU yang bisa mengendalikan, mengoperasikan, dan memantau PJU dengan memanfaatkan jaringan internet,” terang Key Account Manager PT Philips Indonesia, Muhamad Putram Amezlatu.

Dalam sistem ini, sambungnya, kerusakan yang terjadi pada PJU bisa segera diketahui petugas sebelum dikomplain warga.

“PJU bisa selalu dipantau melalui PC selama ada jaringan internet,” ungkap Putram, usai beraudiensi dengan Wali Kota Bogor, Jumat (21/10/2016) di Ruang Paseban Punta, Balai Kota Bogor.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor, Sudraji, menuturkan, sebelum ada mekanisme yang menguntungkan dalam hal pendanan penggantian lampu, pihaknya akan rutin membeli lampu LED pada perusahaan lampu yang paling bagus. Oleh karena itu, tawaran Philips akan ditinjau, apakah mempunyai banyak kelebihan atau tidak.

Menurut Sudraji, jumlah PJU di Kota Bogor saat ini mencapai 25 ribu titik dan baru 5 persen yang sudah LED. Sisanya masih lampu konvesional dengan watt kecil, namun biaya listriknya mahal. Itu sebabnya setiap bulan Pemkot Bogor mengeluarkan Rp1,4 miliar untuk membayar listrik PJU.

“Kami menargetkan 1000 lampu LED setiap tahun, karena kalau pakai LED biaya listrik bisa hanya Rp700 juta saja. Tetapi, untuk mengganti ke LED terkendala dengan terbatasnya anggaran,” pungkasnya.