Pemkot Bogor Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2014

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Kota Bogor yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono. (Foto: Pemkot Bogor)
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Kota Bogor yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono. (Foto: Pemkot Bogor)

Kota Bogor, BOGOR DAILY ** Pemerintah Kota Bogor, melalui Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2014 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Kota Bogor yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono, Senin (6/10/2014).

Rancangan APBD perubahan 2014 ini merespon perkembangan yang terjadi sepanjang semester pertama pelaksanaan APBD tahun 2014. Wakil Walikota Bogor mengatakan, perkembangan yang terjadi berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan daerah.

“Meliputi realisasi perolehan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi maupun perubahan estimasi karena faktor kondisional, penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah untuk pembiayaan operasional rutin perkantoran, dan efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas,” terang Usmar seperti dilansir laman resmi Pemkot Bogor.

Selain itu, Usmar juga mengatakan, perubahan terkait persiapan pembentukan kelurahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, sehingga diperlukan pengalihan dan penambahan belanja program dan kegiatan.

Perubahan juga menyangkut dana transfer yang sudah spesifik alokasinya dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, karena APBD Kota Bogor tahun anggaran 2014 ditetapkan sebelum informasi jumlah dana transfer yang sudah spesifik alokasinya dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat ditetapkan.

“Juga adanya penambahan dan pergeseran anggaran antar unit kerja, antar program dan/atau antar jenis belanja untuk beberapa kegiatan yang sudah terakomodir dalam APBD murni Kota Bogor tahun anggaran 2014. Penambahan dan pergeseran anggran tersebut merupakan akibat adanya perubahan perencanaan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, sudah ditetapkan kebijakan umum APBD perubahan tahun 2014. “Perubahan dilakukan secara menyeluruh guna menampung perkembangan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah untuk melancarkan pendanaan pelaksanaan program-program pembangunan Kota Bogor sampai akhir tahun 2014,” ungkap Usmar.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka struktur APBD perubahan tahun 2014 adalah pendapatan daerah mencapai Rp1.694.224.301.430 triliun, dengan jumlah tersebut maka belanja daerah mengalami kenaikan sampai dengan Rp136.321.600.883 miliar. Kenaikan itu dipicu terutama oleh adanya kenaikan PAD sebesar Rp61.765.208.010 miliar dan kenaikan lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp71.834.402.502 miliar.

Sementara itu belanja daerah mencapai Rp1.947.336.032 triliun yang berarti mengalami kenaikan sebesar 136.321.600.883 miliar. Kenaikan itu terjadi pada belanja langsung sebesar Rp190.719.521.547 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp57.205.603.334 miliar.

Untuk penerimaan pembiayaan mencapai Rp253.111.730.698 miliar yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp111.603.523.998 miliar. Di dalam kenaikan penerimaan pembiayaan terdapat SILPA sebesar Rp129.245.909.954 miliar. Pengeluaran pembiayaan mencapai Rp60.370.227.256 Milyar yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp23.942.385.956 Milyar jelas Usmar.